Kerja Musiman, Hand Tractor Masih Kredit

PULUHAN hektar sawah Kemumu sudah hampir setahun ini tak bisa ditanami padi. Beberapa diantara petani mencoba untuk mengalihfungsikan sawah mereka dengan cara menanam jagung. Kondisi ini terjadi setelah pihak Pemkab Bengkulu Utara (BU) melakukan perehaban saluran irigasi Palak Siring yang kemudian mengakibatkan aliran irigasi menjadi kering. Imbas ini bukan saja dialami oleh petani padi. Melainkan juga berdampak pada pembajak sawah musiman yang mengaku mengibaratkan pekerjaan mereka seperti proyek APBD.
Berikut laporannya;

=RAMA DIANDRI, Arga Makmur=

ADALAH Suryanto dan Sugiman, dua pria yang tinggal di Desa Kemumu ketika ditemui koran ini kemarin sore sibuk mengganti ban hand tractor dan bermaksud pulang. Ketika dihampiri dan ditanya RU, keduanya mengaku baru saja menyelesaikan pekerjaan, membajak sawah warga di areal tersebut.
"Kita biasanya bekerja harian. Jarang yang borongan. Sehari kita diberi upah Rp 150 ribu. Sedangkan bahan bakar hand tractor ditanggung kita sendiri," ungkap Suryanto. Dalam sehari, mereka mengaku menghabiskan 7 hingga 10 Liter bensin. Jika dikalkulasikan, kedua pria ini mengaku mendapat upah bersih per orangnya sebesar Rp 50 ribu. "Karena kita juga butuh merokok dan makan Mas. Belum lagi kita harus mengeluarkan biaya jika handtractror macet," katanya. Dengan nominal upah itu, keduanya mengaku bisa menyekolahkan anak dan mencukupi kebutuhan keluarga.
Hanya saja yang menjadi permasalahan, hingga saat ini mereka masih harus melunasi kredit hand tractor kepada kelompok tani dengan nominal Rp 1,5 juta setiap 6 bulannya. "Biaya kredit itu kita sisihkan setiap bulan jika mendapat order. Hand tractor ini kita kredit selama 15 tahun dan dibayar setiap 6 bulan kepada kelompok tani. Kemudian, kelompok tani ini nantinya menyetorkan uang tersebut ke rekening bank milik Dinas Pertanian," terangnya.
Selain dimudahkan oleh bantuan kredit yang diakui sebagai program Dinas Pertanian tersebut, Suryanto merasa pembayaran kredit dengan nominal yang telah ditetapkan itu cukup memberatkan mereka. Sebab selain hanya bekerja musiman, tak semua petani yang memakai jasa mereka. "Tapi mau bagaimana lagi Mas, tak ada pekerjaan lain. Kita mau beli hand tractor lunas belum ada uang. Mumpung ada kesempatan untuk kredit, ya kita manfaatkan untuk mencari penghasilan," ujar Suryanto diamini Sugimin.Menurut Sugimin, harga hand tractor apabila dibayar lunas berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 17 juta.
Dengan penghasilan yang didapatkan dari upah membajak sawah warga, kedua pria ini mengaku tak mampu mengumpulkan uang untuk membeli hand tractror semahal itu. "Boro-boro ngumpul uang Mas, cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja kita sudah merasa senang," kata Sugimin dengan logat Jawa kental.Lalu apa yang mereka kerjakan ketika musim tanam hingga musim panen tiba?
Diakui Sugimin dan Suryanto, sebelum mempunyai handtractor mereka memang sudah kerja serabutan. Jika ada proyek dan membutuhkan buruh, mereka biasanya dihubungi untuk mengerjakan proyek tersebut. Hanya saja, penghasilan sebagai buruh bangunan ini menurutnya tak jauh berbeda dengan pekerjaan mereka sebagai pembajak sawah.
"Jika boleh mengibaratkan, pekerjaan kami ini ibarat proyek. Ketika musim panen usai dan petani mulai akan menanam padi kembali, kami pun kerja sebagai pembajak sawah. Namun jika musim tanam dan musim panen tiba, kami beralih profesi sebagai buruh bangunan. Begitu juga dengan buruh bangunan, biasanya jika APBD sudah ketuk palu baru kami bisa kerja," kelakarnya.
Sebagai masyarakat kecil, kedua warga ini mengharapkan kepada pemerintah untuk tidak tanggung dalam memberikan bantuan kepada rakyat. Artinya, jika memang seperti hand tractor tersebut merupakan bantuan, maka bantulah seutuhnya. Tidak mesti mereka dibebani oleh bayar kredit atau apa pun. "Tapi bukan berarti kami tidak berterimakasih. Jika upaya ini telah meringankan kami, tak menutup kemungkinan juga pemerintah bisa lebih meringankan beban kami lagi," harapnya. (**)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bus Masuk Jurang, 12 Tewas

Aku Ketemu Mantan

TUGAS dan Wewenang MK