Sultan dan Dinmar Terancam Dicoret!

BENGKULU – Setelah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Taba Penanjung, dua saudara yang merupakan calon anggota DPR RI dan DPD RI masing-masing, Dinmar Najamudin dan Sultan B Najamudin terancam dicoret dari DCT (daftar calon tetap). Tak hanya itu, jika terbukti telah melakukan money politics dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkrah) dari pengadilan, kendati terpilih menjadi anggota DPD RI dan DPR RI nantinya kedua calon ini juga bisa dibatalkan sebagai calon terpilih.

Penegasan ini diungkapkan Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bengkulu Utara, Julisti Anwar SH ketika dikonfirmasi tadi malam. “KPU hanya bisa mencoret keduanya sebagai DCT dan calon terpilih, jika sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan kalau keduanya memang terbukti secara sah telah melakukan praktik money politics,” jelas anggota KPU BU yang akrab disapa Listi ini.

Secara terpisah, setelah lolosnya Mahyudin Shobri dari jerat hukum, tampaknya Panwaslu Provinsi Bengkulu tak mau kecolongan. Anggota Panwaslu Provinsi Bengkulu, Ir Wismalindarita ketika dikonfirmasi mengakui soal telah diterimanya laporan terkait dugaan money politics yang dilakukan oleh kedua calon tersebut. “Apabila terbukti adanya dugaan money politics sesuai dengan Pasal 84 ayat 2 huruf J maka akan dipidana sesuai pasal 274 dengan ancaman hukuman kurungan 6-24 bulan dan denda 6 sampai dengan 24 juta,” jelas Wismalindarita.

Diungkapkannya, saat ini kasus dugaan money politics kedua calon tersebut sedang ditangani oleh Gakkumdu. Sedangkan bukti tertulis perjanjian tersebut belum diterima salinannya oleh Panwaslu Provinsi Bengkulu. Hanya saja, berdasarkan laporan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara barang bukti surat perjanjian itu sudah berada di tangan Gakkumdu.

Rita berharap pada perjalanan kasusnya nanti para saksi dapat membantu pihaknya dengan cara memberikan penjelasan di depan majelis hakim sebenar-benarnya. “Kita tidak mau kasusnya nanti sama dengan kasus Mahyudin Shobri. Oleh karena itu, kami juga meminta kepada Gakkumdu untuk berupaya maksimal menuntaskan kasus ini,” harapnya.

Diungkapkan Rita, pelanggaran pidana pemilu di Provinsi Bengkulu selama bulan Februari yang masuk laporannya ke pihaknya mencapai 10 kasus, sedangkan untuk pelanggaran administratif sebanyak 262 kasus. Diantara pelanggaran pidana yang sudah masuk 2 kasus di Kabupaten Mukomuko, 2 kasus di Seluma dan dua kasus di Bengkulu Utara.

Selain itu, ada juga laporan dari Rejang Lebong (RL) soal temuan adanya caleg Partai Golkar yang menggunakan fasilitas negara ketika berkampanye. Begitu juga dengan Lebong, pihaknya juga telah menerima laporan dugaan money politics caleg PAN atas nama Affan Jauhari yang diduga telah membagikan uang Rp 100 ribu kepada masyarakat. “Khusus kasus di Lebong, setelah diselidiki ternyata masyarakat sendiri yang datang ke rumah caleg tersebut untuk meminta uang,” jelasnya. (**)