Terbengkalai Akibat Minyak Gagal

SETELAH diresmikan langsung oleh Dirjen Perekonomian mewakili Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli pada tahun 2007 lalu, informasi yang diterima koran ini pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Talang Denau hanya beroperasi sekitar 7 bulan. Pabrik yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah tersebut sudah dalam 1 tahun terakhir tak lagi beroperasi. Disinyalir, tak beroperasinya pabrik tersebut diakibatkan oleh minyak gagal. Namun ada pula yang mengatakan kalau tak beroperasinya pabrik karena biaya produksi terlalu tinggi.

Simak laporannya;

=RAMA DIANDRI, Arga Makmur=

KEGAGALAN pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Talang Denau menambah deretan beberapa aset daerah Bengkulu Utara (BU) yang gagal dan terbengkalai. Setelah aset daerah PD Arma Niaga yang berakhir dengan ditetapkannya sang direktur menjadi tersangka (hingga saat ini masih buron, red), kali ini pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Talang Denau juga tak lagi beroperasi. Mungkinkah nasib pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ini nanti juga akan berakhir seperti aset daerah PD Arma Niaga?

Pabrik pengolahan minyak kelapa sawit tersebut awalnya diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dalam mendapatkan akan kebutuhan minyak goreng. Lebih jauh, pabrik ini juga bisa menampung lapangan pekerjaan bagi masyarakat di BU. Namun entah sebegitu besar kendalanya, harapan Bupati BU Ir HM Imron Rosyadi MM pada waktu peresmian pabrik beberapa tahun lalu itu tampaknya sulit terwujud.

Faktanya, sudah 1 tahun lebih menurut informasi yang diterima koran ini kemarin pabrik tersebut sudah tak beroperasi lagi. Bahkan ketika dipantau ke lokasi pabrik, beberapa atap pabrik sudah ada yang bocor dan sekitar halaman pabrik tampak rerumputan yang hampir menyerupai semak belukar.

Untungnya, kendati sudah tak beroperasi lagi aset dan peralatan pabrik di dalamnya masih tampak terjaga dari tangan-tangan jail. Bahkan pabrik tersebut masih dijaga oleh petugas yang mengaku bernama Dedi (23). “Sebelumnya saya memang tinggal di sekitar pabrik. Rumah saya di ujung sana,” kata Dedi didampingi adiknya Sodeta (20) sembari menunjuk ke arah simpang tiga tugu motor.

Diungkapkan Dedi, dia dipercaya oleh mantan Kabag Penanaman Modal, Buyung Azhari yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Bapeda untuk menjaga pabrik baru sekitar 1 bulan lalu. Hanya saja, sebelum tinggal di lokasi pabrik, dia memang sering diminta Sekretaris Bapeda tersebut untuk membersihkan halaman pabrik dengan upah uang rokok. “Pabrik ini sudah 1 tahun tak lagi beroperasi. Walaupun saya baru sebulan menjaga pabrik ini, namun karena saya memang tinggal di dekat sini, jadi saya tahu banyak tentang pabrik,” ungkap Dedi tampak apa adanya.

Diceritakannya, awal dari tak beroperasinya pabrik tersebut setelah banyaknya minyak gagal. Maksudnya, banyak minyak yang tak jadi minyak masak. Sehingga dengan terpaksa minyak belum jadi itu harus dibuang. “Bahkan saya lihat banyak yang dibuang di belakang pabrik. Sebab tak ada gunanya juga kalau tak dibuang. Sebab minyak itu tak jadi. Bahkan ada yang kosong,” ungkapnya. Dedi menambahkan, pabrik tersebut hanya beroperasi sekitar 7 bulan. “Itu pun produksinya tak aktif,” tambahnya.

Secara terpisah, terkait permasalahan tersebut Ketua Komisi III DPRD BU, Drs Slamet Riyadi mengharapkan agar aset daerah jangan terkesan diabaikan. Bahkan dia meminta kepada bupati untuk mencari terobosan-terobosan alternatif pembiayaan lain dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Bukan dengan menelantarkan aset yang ada,” tandasnya belum lama ini. Lebih jauh, Slamet juga mengharapkan agar obyek retribusi dapat dikelola dengan baik dan maksimal. Jika obyek pendapatan berkurang, jelas saja hal ini akan berdampak pada PAD yang didapatkan. “Oleh karena itu, saya mengharapkan agar semua pihak dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi dan tugas masing-masing secara bertanggungjawab dan penuh solidaritas,” harapnya.

Slamet menambahkan, jika aset daerah seperti pabrik pengolahan minyak kelapa sawit digarap maksimal, setidaknya hal ini bisa mengurangi dampak krisis global yang cukup dirasakan oleh masyarakat di BU. “Persoalannya, bagaimana menjadikan dana yang tidak terlalu banyak untuk digunakan seefektif dan seefesien mungkin. Hal yang tak kalah penting, pembangunan dan pembenahan SDM juga harus diimbangi dengan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dan kepentingan dunia usaha. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi bisa meningkat,” kata Slamet. (**)